Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif Unit Layanan Pengadaan pada Kementerian Ketenagakerjaan

Abstract

Praktik pengadaan barang/jasa pemerintah oleh tim unit layanan pengadaan (ULP) di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia belum berjalan optimal. Di samping rawan akan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), belum terintegrasinya dua sistem yang menjadi sumber data menjadikan proses sinnkronisasi perlu dilakukan secara manual. Urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran menjadi hal yang krusial. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi eksekutif di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjawab masalah yang ada sekaligus mendukung transformasi digital dalam rangka mewujudkan good governance dalam penggunaan anggaran negara. Sistem ini dikembangkan dalam kerangka kerja dynamic system development method (DSDM) yang mencakup 3 tahap di dalamnya: pre-project, project lifecycle, dan post-project. Hasil pengembangan kemudian diuji menggunakan metode black-box, white-box, pengujian integrasi sistem, dan pengujian Acunetix. Hasilnya, sistem dapat berjalan sesuai perancangan, terintegrasi, dapat diterima oleh pengguna, dan aman dari sisi keamanan. Selain itu, hasil evaluasi kuesioner yang dilakukan kepada 11 responden menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi ini berhasil dengan persentase 87% dengan perhitungan skala Likert. Sistem ini menjadi kontributor terhadap integrasi data untuk pencapaian tujuan ULP, terutama dalam pemantauan, evaluasi serta analisis bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak eksekutif di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.